Ujian Nasional 2013, GAGAL

Judul di atas bukan sekedar omongan dari blog elmarzuqi.com. Tapi ucapan itulah yang dilontarkan oleh Mendiknas, M. Nuh ketika berada di PT Ghalia Indonesia Printing (GIP), Desa Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Selasa (16/4/2013).

Sebagai salah satu komponen pendidikan, elmarzuqi sebagai pendidik (baca: guru) tentu ikut prihatin melihat ketidak-beresan (baca: carut-marut alias amburadul) pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini. Alih-alih meminimalisasi berbagai tindak kecurangan UN di tahun sebelumnya, pemerintah melalui Kemendiknas membuat berbagai aturan prosedural UN. Beralihnya paket soal yang sebelumnya hanya tediri dari 5 paket, dan kode soal A, B, C, D dan E ke paket soal yang sekarang terdiri dari 20 paket soal yang berbeda dan menggunakan kode Barcode baik di soal maupun di LJUN, ditambah lagi LJUN yang menempel dengan soal ujian, terdengar sedikit ruwet bukan hanya bagi para peserta didik tapi juga para pendidik/guru.

Hal ini sepintas memang membuat sulit para oknum guru, sekolah ataupun siswa yang tidak patut ditiru oleh siapapun untuk membocorkan soal UN. Namun, indikasi bocornya soal UN tetap saja terjadi sperti di Padang, Sumatra Utara. Inilah fakta bahwa UN belum bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan di Indonesia. Nilai kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi ternyata hanya manis terucap di bibir saja. Buktinya, di hari pertama saat para pengawas dari dinas terkait berkunjung di salah satu sekolah di Jombang, eh ada saja siswa yang sedang asik memindahkan jawaban dari Handphone-nya. Hal ini jelas-jelas tertangkap kamera wartawan yang sedang meliput kunjungan dan suasana UN di sekolah tersebut.

Belum lagi celah kecurangan pelaksanaan UN terselesaikan, eh di belahan Indonesia Tengah, para peserta didik di sana tidak bisa mengikuti UN sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebelumnya. Hal ini ternyata disebabkan karena kendala teknis terlambatnya proses pencetakan soal UN oleh PT. Ghalia Indoneisa Printing yang menandatangani tender pencetakan soal UN untuk 11 provinsi di Indonesia tengah. Adapun 11 provinsi yang belum terdistribusi soal UN dan mengalami pergeseran jadwal Ujian Nasional adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di daerah tersebut sebanyak 3.601 sekolah SMA/MA, 1.508 SMK, dan 1,1 juta anak terimbas kebijakan ini. 

Banyak pakar pendidikan, para guru, pemerhati pendidikan dan anggota DPR yang berkomentar akibat kejadian “memalukan” ini. Bahkan presiden SBY pun ikut menanyakan langsung kepada Mendiknas M. Nuh perihal mundurnya jadwal UN di sebelas provinsi tersebut.

Yah, semoga pemerintah dalam hal ini Kemendiknas bisa mulai “Belajar dari pengalaman” karena pengalaman adalah guru terbaik. Tidak hanya berspekulasi dan terlalu menganggap remeh hal-hal kecil di lapangan. Ingatlah, bahwa UN telah menyibukkan dan menyita waktu (baca: menyulitkan) semua komponen pendidikan di seluruh nusantara Indonesia dengan adanya UN yang banyak menelan (baca: menghamburkan) negara.